MATERI BIMTEK DESA Archives

BIMTEK KERJA SAMA DAERAH TERKAIT PP 28 TAHUN 2018

oleh admin | MATERI BIMTEK ASET / BARANG, MATERI BIMTEK BARANG DAN JASA, MATERI BIMTEK DESA, MATERI BIMTEK DPRD, MATERI BIMTEK PEMERINTAHAN

BIMTEK KERJA SAMA DAERAH – Dengan pertimbangan untuk Melaksanakan ketentuan Pasa 369 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah yang telah di Tandatangani Oleh Presiden Joko Widodo. Dalam PP 28 Tahun 2018 Menyebutkan : Kerja Sama Daerah adalah Usaha Bersama antara Daerah dan Daerah Lain, antara Daerah dan Pihak Ketiga, antara daerah dan Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang didasarkan pada Pertimbangan Efesiensi dan Efektifitas Pelayanan Publik serta saling Menguntungkan. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain atau disingkat KSDD, dalam PP 28 Tahun 2018 juga Menerangakan KSDD adalah Usaha Bersama yang dilakukan Daerah dengan Daerah Lain dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewengan Daerah untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Percepatan Pemenuhan Pelayanan Publik.

TIPE KERJA SAMA DAERAH

Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSDD

Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK

Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL

Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL

bimbingan teknis bimtek kerjasama daerah pp 28 tahun 2018

Keterbatasan daerah terkait anggaran, teknologi, akses pasar dan berbagai permasalahan lainnya merupakan beberapa contoh betapa perlunya kerja sama daerah (KSD) dilakukan. Melalui kerja sama justru daerah dapat membangun efisiensi dan meningkatkan efektifitas pembangunan. Dalam PP 28 tahun 2018 disebutkan, Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

BIMTEK KERJA SAMA DAERAH PP 28 TAHUN 2018

Dalan rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas ASN Pemerintah Daerah guna mendukung kebijakan serta regulasi baru Terkait PP 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, maka kami Lembaga Kajian Indonesia (LKI) mengajak Bapak/ Ibu/ Saudara(i) Aparatur di Lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/ Kota, untuk mengikuti Bimbingan Teknis yang kami selenggarakan dengan tema “ Bimtek Kerja Sama Daerah Terkait PP 28 Tahun 2018 ” dengan Materi Pembahasan diantaranya :

Materi Pembahasan Bimtek Kerja Sama Daerah.

Gambaran umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah.
Substansi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018
Kategori kerja sama wajib dan Kerja Sama sukarela
Pemetaan urusan pemerintahan
Tahapan Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
Keraja Sama Pihak Ketiga dan contohnya
Objek Keraja Sama Pihak Ketiga
Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri
Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri

Jadwal Kegiatan Bulan November

05 – 06 Nov, Hotel Oasis Amir, Jakarta	21 – 22 Nov, Hotel Ibis Braga, Bandung
05 – 06 Nov, Hotel Pesonna, Yogyakarta	21 – 22 Nov, Hotel Adhi Jaya, Bali
05 – 06 Nov, Hotel Adhi Jaya, Bali	25 – 26 Nov, Hotel Pacific Palace, Batam
05 – 06 Nov, Hotel Pacific Palace, Batam	25 – 26 Nov, Hotel Losari Beach, Makassar
13 – 14 Nov, Hotel Oasis Amir, Jakarta	25 – 26 Nov, Hotel Ibis, Surabaya
13 – 14 Nov, Hotel Ibis Braga, Bandung	25 – 26 Nov, Hotel Sentosa, Lombok
13 – 14 Nov, Hotel Pesonna, Yogyakarta	28 – 29 Nov, Hotel Oasis Amir, Jakarta
13 – 14 Nov, Hotel Sentosa, Lombok	28 – 29 Nov, Hotel Adhi Jaya, Bali
21 – 22 Nov, Hotel Oasis Amir, Jakarta	28 – 29 Nov, Hotel Pesonna, Yogyakarta
21 – 22 Nov, Hotel Pesonna, Yogyakarta	28 – 29 Nov, Hotel Ibis Braga, Bandung

Jadwal Kegiatan Bulan Desembar

05 – 06 Des, Hotel Oasis Amir, Jakarta	13 – 14 Des, Hotel Adhi Jaya, Bali
05 – 06 Des, Hotel Pesonna, Yogyakarta	17 – 18 Des, Hotel Oasis Amir, Jakarta
05 – 06 Des, Hotel Adhi Jaya, Bali	17 – 18 Des, Hotel Ibis Braga, Bandung
09 – 10 Des, Hotel Ibis Braga, Bandung	17 – 18 Des, Hotel Pesonna, Yogyakarta
09 – 10 Des, Hotel Pacific Palace, Batam	30 – 31 Des, Hotel Oasis Amir, Jakarta
09 – 10 Des, Hotel Sentosa, Lombok	30 – 31 Des, Hotel Ibis Braga, Bandung
13 – 14 Des, Hotel Pesonna, Yogyakarta	30 – 31 Des, Hotel Pesonna, Yogyakarta

Untuk Konfirmasi dan Informasi Pendaftaran pada kegiatan ini dapat menghubungi

Sekretariat Panitia di Nomor Telepon. ( 021 ) 2464 8790
Hp /WA. 0812 8987 7773 – 0853 6872 7772
Catatan:
Kontribusi : Rp. 4.500.000,-
* ( syarat ketentuan berlaku ).
Fasilitas Peserta:
– Pelatihan selama 2 hari
– Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
– Tanda Peserta Bimtek
– Konsumsi (Coffee Break 2x dan Lunch 2x) dan Breakfast (bagi peserta yang menginap )
– Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK)
– Tas Ransel Eksklusif – Konfirmasi selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan
– Bagi Peserta Grup (Minimal 6 Orang) dapat Request untuk Tempat dan Waktunya
(Konf. 4 Hari sebelum Hari Pelaksanaan)

Lihat Juga Materi Bimtek Lainnya :

INFORMASI DAN PENDAFTARAN

HANDPHONE / WA :
0853 6872 7772
0812 8987 7773
0822 8280 0082

DAFTAR SECARA ONLINE

HALAMAN

HUBUNGI PENYELENGGARA

MATERI PILIHAN

BIMTEK DANA HIBAH DAN BANSOS PERMENDAGRI 123 TAHUN 2018

oleh admin | MATERI BIMTEK ASET / BARANG, MATERI BIMTEK DESA, MATERI BIMTEK DPRD, MATERI BIMTEK PEMERINTAHAN

BIMTEK DANA HIBAH DAN BANSOS – atau Sosialisasi Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD yang diatur dalam Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang perubahan keempat atas permendagri nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Bimtek Dana Hibah dan Bansos ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang prosedur penyaluran bantuan hibah dan bansos, karena masih banyak OPD terkait pengelola dana hibah dan bansos yang tidak mengetahui peraturan yang sebenarnya yang akhirnya berdampak kepada banyaknya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada penerima hibah.

bimbingan teknis bimtek dana hibah dan bansos bantuan sosial

Apa & Untuk Siapa Dana Hibah dan Bansos

Dana Hibah adalah Pemberian Uang/Barang atau Jasa Dari Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan yang secara Spesifik telah ditetapkan Peruntukkannya, Bersifat tidak Wajib, dan tidak Mengikat serta diberikan secara tidak Terus-Menerus dengan Tujuan untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.

Bansos adalah Pemberian Bantuan Berupa Uang/Barang dari Pemerintah Daerah Kepada Individu, Keluarga, Kelompok atau Masyarakat yang Sifatnya Secara tidak Terus-Menerus dan Selektif, yang Bertujuan Untuk Melindungi dari Kemungkinan Terjadinya Resiko Sosial

BIMTEK DANA HIBAH DAN BANSOS

Ada 6 ketentuan para pihak yang dapat menerima Hibah yang tertuang dalam Permendagri Nomor 123 Tahun 2018,

Hibah kepada pemerintah pusat, yaitu diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya yaitu diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
Hibah kepada badan usaha milik negara yaitu diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hibah kepada badan usaha milik daerah yaitu diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hibah kepada badan dan lembaga yaitu diberikan kepada:
- badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota.
- badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hakasasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Materi Pokok Pembahasan Bimtek Dana Hibah dan Bansos

Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial Sesuai Permendagri No. 123 Tahun 2018
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011 Tentang Hibah Daerah
Mekanisme Pemberian Dana Hibah dan Bansos
Pengalokasian Anggaran Transfer
Sistem Penganggaran, Pelaksnaan dan Penatausahaan Hibah dan Bansos, Pelaporan dan Pertanggung jawaban, Monitoring dan Evaluasi
Pemberian Hibah dan Bansos Yang Bersumber Dari APBD.
Tata Cara Penyaluran Dana Hibah dan Bansos, dan Tata Cara Pelaporan dan Pemantauan
Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima, Sanksi – Sanksi Dari Penerapan Hibah Daerah.

Diharapkan kegiatan Bimtek Dana Hibah dan Bansos ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana proses administrasi sampai dengan proses pencairan dana hibah dan bansos. Agar bantuan dapat diterima masyarakat sesuai aturan yang berlaku dan tepat sasaran, kemudian OPD pengelola tidak tersandung masalah hukum terkait dengan proses pemberian hibah dan bansos.