BIMBINGAN TEKNIS APARATUR SIPIL NEGARA

BIMBINGAN TEKNIS – Dalam rangka Menunjang Program Pemerintah Meningkatkan Kapasitas kinerja Aparatur Pemerintah, Lembaga Kajian Indonesia Sebagai media riset pendidikan dan pelatihan, yang secara periodic, terfokus, berkesinambungan dalam kemandirian, memberikan Pencerahan lewat berbagai program kegiatan/pelatihan Bimbingan Teknis (Bimtek).

DEFINISI BIMBINGAN TEKNIS

Bimbingan Teknis (Bimtek) adalah suatu kegiatan dimana para peserta diberi pelatihanpelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta yang dimana materi yang diberikan meliputi Membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme Aparatur, Kepemimpinan, dll.

MATERI BIMBINGAN TEKNIS

• BIMTEK KEUANGAN

  Menurut PP No. 12 Tahun 2019 yang dimaksud Keuangan Derah, adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan kekayaan dan  hak Daerah. Terselenggaranya tata pemerintahan dimulai dari pengelolaan keuangan yang baik, dari proses perencanaan, penggunaan, dan pertanggung jawaban, dapat dikelola secara ekonomis, efektif dan efisien, serta berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

  Dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah  dalam menjalankan organisasi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah maupun pertanggungjawabannya maka Media Riset, Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Kajian Indonesia Akan Menyelenggarakan Bimtek dengan Tema Sebagai berikut :

  Tema Bimbingan Teknis Keuangan

  1. Pedoman Penyusunan APBD TA 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.27 Tahun 2021 Serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.
  2. Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Sesuai PP No. 12 Tahun 2019
  3. Pedoman Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus ( DAK ).
  4. Administrasi Keuangan dan Perencanaan bagi Pengguna Anggaran, PPTK, PPK dan Bendahara
  5. Implementasi Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Permendagri No.64 Tahun 2013.
  6. Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Daerah, Penyusunan Sistem dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Strategi Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan Anggaran Kas Daerah.
  7. Sitem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendaharawan OPD/SKPD
  8. dan Materi Bimtek Keuangan Lainnya

• BIMTEK KEPEGAWAIAN

  Sebagaimana diketahui dalam upaya mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari reformasi birokrasi, sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan dapat sebagai unsur perekat persatuan bangsa, telah ditetapkan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara yang memberikan landasan kuat dan objektif dalam membina Aparatur Sipil Negara berdasarkan merit system.

  Untuk Memenuhi standar kompetensi dan meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) Khususnya yang menduduki jabatan fungsional Analis Kepegawaian diperlukan pembinaan dan pengembangan kemampuan yang terencana, professional sesuai komptensinya dalam standar pendidikan dan pelatihan yang berkualitas. Penyelenggaraan Bimtek Kepegawaian merupakan media pengembangan kompetensi dan profesionalisme bagi pegawai khususnya dibidang kepegawaian, dengan kegiatan bimtek ini diharapkan dapat menjadi solusi penyampaian permasalahan manajemen kepegawaian, serta dapat memberikan output dan outcome bagi pengembangan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).  Selain itu, diharapkan pula dapat diperoleh calon pejabat analisis kepegawaian yang handal dan berkompeten dalam pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerjanya.

  Dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil  dalam menjalankan organisasi pemerintahan, maka Media Riset, Pendidikan dan Pelatihan – Lembaga Kajian Indonesia (LKI), akan menyelenggarakan Bimtek Kepegawaian dengan tema :

  Tema Bimbingan Teknis Kepegawaian

  1. Implementasi PP No. 30 Tahun 2019 tentang Sistem Penilaian Kinerja PNS.
  2. Asistensi dalam penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan Penyusunan RENSTRA (Rencana Strategis) serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
  3. Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan serta Manajemen Penilaian Kinerja Individu/PNS.
  4. Sistem Administrasi Kepegawaian Daerah dan Analisis Manajemen SDM Aparatur PNS Daerah serta Stadar Pelayanan Publik.
  5. Bimbingan Teknis Penguatan Inovasi Daerah PP NO. 38 Tahun 2018.
  6. Sistem Administrasi Kepegawaian Daerah dan Analisis Manajemen SDM Aparatur PNS Daerah serta Stadar Pelayanan Publik.
  7. dan Materi Bimtek Kepegawaian Lainnya.

• BIMTEK DESA

  Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi langkah utama dalam mewujudkan kebijakan pemerintah sebagaimana disebutkan diatas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan maupun layanan yang akan diterima oleh masyarakat jika memang undang-undang tersebut diterapkan dengan sungguh-sungguh. Hal ini disebabkan karena dengan diakuinya desa sebagai sebuah daerah otonom menjadikan desa memiliki peran utama dalam mengelola, memberdayakan dan memajukan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sehingga pada akhirnya mampu menggerakkan roda pembangunan yang harus diiringi kesadaran akan pemahaman spirit otonomi bagi seluruh penggerak warga desa dan kapasitas perangkat juga masyarakat dalam memahami tata kelola pemerintahan.

  Dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur Pemerintah Desa, maka Kami Lembaga Kajian Indonesia (LKI) dengan dukungan Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri & KEMENDES PDTT, akan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi/bimtek nasional dengan tema:

  Tema Bimbingan Teknis Kepegawaian

  1. Administrasi Desa Berbasis Aplikasi.
  2. Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
  3. Pengelolaan Keuangan Desa dari Perencanaan sampai Pelaporan dan Pertanggungjawabannya.
  4. Perencanaan Pembangunan Desa dengan Penyusunan RPJMDes dan APBDes.
  5. Pengadaan Barang / Jasa di Desa dan Swakelola Untuk Desa.
  6. RAB Desa Berbasis Aplikasi.
  7. dan Materi Bimtek Desa Lainnya.

• BIMTEK BARANG DAN JASA

  Peraturan Mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengalami beberapakali perubahan, Perubahan yang terakhir adalah Perpres No. 16 Tahun 2018. Ada puluhan perubahan yang terdapat pada Perpres ini dan beberapa diantaranya bersifat signifikan karena berhubungan langsung dengan tata cara pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Penguatan pejabat pengadaan, perubahan persyaratan perpajakan untuk penyedia barang/jasa, waktu pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP), pengumuman pelelangan yang mengacu kepada pengumuman RUP, dan yang paling signifikan adalah kewajiban pelaksanaan pengadaan secara elektronik dan penyederhanaan pengadaan yang dilakukan secara elektronik. Perpres ini juga diiringi dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2015 yang menegaskan kewajiban pengadaan secara elektronik serta pelaksanaan pengadaan secara terkonsolidasi.

  Berdasarkan Peraturan-Peraturan dan Ketentuan tersebut diatas, Lembaga Kajian Indonesia (LKI) bermaksud menyelenggarakan “ Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Perpres 16/2018 dengan Tema :

  Tema Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa

  1. Bimtek & Ujian Sertfikasi PBJ dengan Metode Blanded Learning.
  2. Strategi Perumusan Rancangan Kontrak dan Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dalam Pengisian SIRUP V.2.3 dan Pengenalan Penggunaan Aplikasi SPSE 4.3
  3. Pedoman Pengadaan Alkes Dan Obat Dengan Pelelangan Dan Pengadaan Tanpa Tender Berdasarkan Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 (Perubahan Keempat Perpres No. 54 Tahun 2010) Dan Permenkes Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (E-Catalogue).
  4. Penyusunan HPS/OE dan Kontrak Pengadaan Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penyusunan Spesifikasi Teknis.
  5. Teknis E-PURCHASING dan Pengadaan Langsung Barang / Jasa Pemerintah.
  6. Penguatan Kompetensi PBJP Bagi PPHP, PA, KPA, dan PPTK atas Perpres Terbaru No. 16 Tahun 2018, Pengganti Perpres No 54 Tahun 2010 dan Turunannya Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  7. Hukum Kontrak Dan Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  8. dan Materi Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya

• BIMTEK ASET DAERAH

  Siklus  pengelolaan  aset/barang  milik  daerah merupakan  rangkaian  kegiatan  dan  atau  tindakan yang  meliputi  perencanaan  kebutuhan,  penganggaran,  pengadaan,  penerimaan, penyimpanan,penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan,  pemeliharaan,  penilaian, penghapusan,  pemindahtangan, pembinaan,  pengawasan,  pengendalian,  pembiayaan,  tuntutan ganti rugi dan pelaporan.  Proses penatausahaan  dan  pelaporan  merupakan  siklus  terpenting setelah  penerimaan  barang,  karena  melingkupi  semua  siklus  pengelolaan  aset lainnya.

  Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai sistem informasi manajemen Aset, Lembaga Kajian Indonesia ( LKI ) akan melaksanakan Bimbingan Teknis dengan tema :Tema Bimbingan Teknis Aset Daerah

  1. Memahami Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
  2. Pengelolaan Aset Daerah dan Strategi Pelaporan Keuangan Pemerintah serta Tindak Lanjut dan Strategi Menghadapi Menghadapi Audit BPK
  3. Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (BMD/D) Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) NO. 27 Tahun 2014.
  4. SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah).
  5. Tata Cara Penghapusan Aset
  6. Tata Cara Penilaian Aset Daerah
  7. dan Materi Bimtek Aset Daerah Lainnya.

MAKSUD DAN TUJUAN BIMBINGAN TEKNIS

Maksud – Mengusahakan dan turut serta membantu Pemerintah dalam memajukan Pendidikan Umum, Kesejahteraan dan Keamanan demi kepentingan Bangsa dan Negara, dalam mewujudkan masyarakat Adil dan Makmur.

Tujuan – Membantu program Pemerintah dalam meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah, dalam menjalankan tugas Pemerintahan dan Mensosialisasikan serta Mensikronisasikan antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah agar kebijakan pemerintah pusat dapat di pahami dan di jalankan dengan baik oleh pemerintah daerah, dengan itu target pembangunan dapat tercapai dan kesejahteraan bangsa indonesia dapat terwujudkan serta terciptanya Pemerintahan yang Baik di Seluruh indonesia.

Untuk Konfirmasi dan Informasi Pendaftaran pada kegiatan ini dapat menghubungi

Sekretariat Panitia di Nomor Telepon. ( 021 ) 2169 7767
Hp /WA. 0812 8987 7773 –  0853 6872 7772
Catatan:
Kontribusi : Rp. 5.000.000,-
* ( syarat ketentuan berlaku ).
Fasilitas Peserta:
– Pelatihan selama 2 hari
– Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
– Tanda Peserta Bimtek
– Konsumsi (Coffee Break 2x dan Lunch 2x) dan Breakfast (bagi peserta yang menginap )
– Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK)
– Tas Ransel Eksklusif – Konfirmasi selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan
– Bagi Peserta Grup (Minimal 6 Orang) dapat Request untuk Tempat dan Waktunya
(Konf. 4 Hari sebelum Hari Pelaksanaan)

Lihat Juga Materi Bimtek Lainnya :

• MATERI TENTANG KEUANGAN

• MATERI TENTANG DESA

• MATERI TENTANG KEPEGAWAIAN

• MATERI RUMAH SAKIT / PUSKESMAS

• MATERI TENTANG PEMERINTAHAN

• MATERI PENGADAAN BARANG/JASA