BIMTEK PEMERINTAHAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

BIMTEK PEMERINTAHAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA – Suatu pemerintahan dikatakan baik jika adanya sistem pemerintahan yang baik pula, sistem Pemerintahan yaitu suatu tatanan dari hal-hal yang paling berkaitan, membentuk satu – kesatuan dalam suatu negara yang berdaya upaya untuk mencapai tujuan negara yang bersangkutan. Bimtek Pemerintahan adalah suatu kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan yang berkaitan dengan pemerintahan. tujuan diadakan Bimtek pemerintahan adalah meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan di bidang pemerintahan agar meningkatnya kinerja yang profesional dan berkompeten di lingkungan pemerintah.

BIMTEK PEMERINTAHAN

Apa itu Ilmu Pemerintahan. ?

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari persoalan-persoalan organisasi, administrasi, manajemen dan kepemimpinan dalam penyelenggaraan organisasi publik atau badan-badan publik yang bertugas melaksanakan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

bimbingan teknis bimtek pemerintahan bagi aparatur sipil negara

MATERI BIMTEK PEMERINTAHAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

Mewujudkan Sistem Good Governance dengan Pelayanan Public yang Prima sesuai SOP, SPP, dan SPM.
Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Penyusunan Program Legislasi Pemerintah Daerah dan Rancangan Perda Inisiatif.
Strategi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020
Hak Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PP Nomor 13 Tahun 2019)
Peningkatan Tupoksi Staf Ahli Dalam Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Aparatur Pemerintah Daerah.
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
Laporan Kinerja ( LAKIN ) Sebagai Perwujudan Akuntabilitas
Percepatan Persiapan Pelaksanaan Undang Undang Desa
Asistensi dalam Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
Analisis Beban Kerja (ABK) Dan Evaluasi Jabatan Serta Manajemen Penilaian Kinerja Individu/PNS Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/Lembaga/Instansi
Membentuk Pribadi Sigap dan Dinamis Seorang Ajudan, Sekpri, Aspri Dan Peningkatan Tupoksi Keprotokolan Di Dalam Acara Formal, Non Formal dan Kehumasan Terhadap Pencitraan Daerah.
Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa.
Peningkatan Kinerja, Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Perencanaan Kinerja (RENJA), Analisis Lingkungan (SWOT), Evaluasi Kinerja SKPD dan Teknik Perumusan Indikator Kinerja.
Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Dengan Pemerintahan Daerah Provinsi.
Membangun Sinergi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Renja SKPD.
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Aparatur Pemerintah Daerah.
Program Strategis dalam Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Tugas dan Fungsi Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya.
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PP No 49 Tahun 2018)
Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan