Bimtek Standar Biaya Masukan Tahun 2026 – Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 mengatur Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026 sebagai pedoman baku untuk penyusunan dan verifikasi komponen biaya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD serta instansi pemerintah. PMK ini ditetapkan pada 14 Mei 2025 dan diundangkan serta berlaku sejak 20 Mei 2025, sehingga semua dokumen anggaran yang disusun untuk TA 2026 harus mengacu pada daftar dan besaran SBM yang tercantum dalam lampiran peraturan.

Bimtek Standar Biaya Masukan Tahun 2026 – Bagi SKPD dan instansi pemerintah, implikasi utama adalah: (1) wajib menggunakan SBM 2026 sebagai dasar perhitungan biaya satuan pada RKA-SKPD/RKA-KL dan dokumen anggaran lain; (2) penyesuaian internal terhadap template anggaran, sistem informasi keuangan daerah/instansi, dan pedoman teknis agar nilai satuan dan asumsi biaya sesuai SBM; (3) kewajiban dokumentasi dan justifikasi apabila terdapat kebutuhan biaya yang menyimpang dari SBM (mis. kondisi khusus atau harga pasar lokal), yang harus disertai alasan teknis dan persetujuan pejabat berwenang. Ketentuan ini bertujuan menyelaraskan standar biaya antar instansi dan meningkatkan konsistensi serta akuntabilitas penganggaran.
Bimtek PMK No. 32 Tahun 2025 TA 2026

Untuk implementasi yang cepat dan sesuai aturan, SKPD disarankan: (a) segera mengunduh dan mengintegrasikan lampiran SBM PMK No. 32/2025 ke dalam sistem perencanaan dan aplikasi e‑budgeting; (b) melakukan sosialisasi internal kepada penyusun anggaran, bendahara, dan pengelola keuangan tentang perubahan nilai satuan dan prosedur pembenaran penyimpangan; (c) menyiapkan mekanisme verifikasi dan catatan audit untuk setiap pos anggaran yang tidak sesuai SBM; serta (d) memantau pembaruan atau petunjuk teknis pelaksanaan dari Kementerian Keuangan atau pemerintah daerah. Dokumen resmi PMK No. 32 Tahun 2025 tersedia melalui portal JDIH dan situs Kementerian Keuangan untuk diunduh dan dijadikan rujukan.

Materi Pokok Bimtek Standar Biaya Masukan Tahun 2026

1. Gambaran Umum PMK 32/2025 dan SBM 2026
2. Perubahan signifikan SBM (honorarium, perjalanan dinas, rapat, sewa, pengadaan tertentu)
3. Penerapan SBM dalam penyusunan RKA
4. Studi kasus dan simulasi penghitungan biaya
5. Mekanisme justifikasi penyimpangan SBM
6. Integrasi SBM ke aplikasi e‑budgeting
7. Audit trail dan verifikasi internal

Baca Juga : Pedoman Penyusunan APBD

Bimtek Standar Biaya Masukan Tahun 2026 ini untuk mendukung instansi pemerintah dapat menerapkan standar biaya secara konsisten, transparan, dan akuntabel. Lihat Jadwal

Untuk Konfirmasi dan Informasi Pendaftaran pada kegiatan ini dapat menghubungi

Bimtek PMK No. 32 Tahun 2025 TA 2026

Sekretariat Panitia di Nomor Telepon. ( 021 ) 2169 7767
Hp /WA. 0812 8987 7773 –  0853 6872 7772
Catatan:
Kontribusi : Rp. 5.000.000,-
* ( syarat ketentuan berlaku ).
Fasilitas Peserta:
– Pelatihan selama 2 hari
– Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
– Tanda Peserta Bimtek
– Konsumsi (Coffee Break 2x dan Lunch 2x) dan Breakfast (bagi peserta yang menginap )
– Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK)
– Tas Ransel Eksklusif – Konfirmasi selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan
– Bagi Peserta Grup (Minimal 5 Orang) dapat Request untuk Tempat dan Waktunya
(Konf. 4 Hari sebelum Hari Pelaksanaan)

Lihat Juga Materi Bimtek Lainnya :

• MATERI TENTANG KEUANGAN

• MATERI TENTANG DESA

• MATERI TENTANG KEPEGAWAIAN

• MATERI RUMAH SAKIT / PUSKESMAS

• MATERI TENTANG PEMERINTAHAN

• MATERI PENGADAAN BARANG/JASA

JADWAL BIMTEK TAHUN 2026

Bimtek Pengelolaan Dana BOSP Tahun 2023 – Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan.

diterbitkan dengan pertimbangan :
a) bahwa untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah guna meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan yang bersumber dari dana transfer ke daerah melalui pengelolaan dana BOSP (bantuan operasional satuan pendidikan),
b) bahwa dana bantuan operasional satuan pendidikan sebagai bagian dana transfer ke daerah pada pemerintahan daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, perlu dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab.
c) bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tentang Pengelolaan Dana  Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diganti.
d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Dana BOSP Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah.

dinyatakan dalam Peraturan Mendagri atau Permendagri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana BOSP Pada Pemerintahan Daerah Bahwa Bendahara berasal dari tenaga kependidikan nonguru yang berasal dari Pegawai ASN. Dalam hal tenaga kependidikan nonguru tidak tersedia, Bendahara ditunjuk dari tenaga kependidikan guru yang berasal dari pegawai ASN. Bendahara ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya atas usul kepala SKPD melalui PPKD selaku BUD.

Bimtek Pengelolaan Dana BOSP Tahun 2023

Pejabat pengelola keuangan Dana BOSP pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, terdiri atas:
a. PPKD selaku BUD
b. PA
c. PPK SKPD
d. Bendahara Pengeluaran SKPD
e. Penanggung Jawab dan
f. Bendahara.

Materi Pokok Bimtek Pengelolaan Dana BOSP Tahun 2023

1. Ketentuan Umum Permendagri No. 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan)
2. Pengelola Keuangan Dana BOSP pada Satuan Pendidikan Negeri
3. Pengelola Keuangan Dana BOSP pada Satuan Pendidikan Swasta
4. Pengelolaan Dana BOSP Satuan Pendidikan Negeri
5. Perencanaan dan Penganggaran
6. Pelaksanaan dan Penatausahaan
7. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
8. Pembinaan dan Pengawasan

Baca Juga : Pedoman Penyusunan APBD

Diharapkan kegiatan Bimtek Pengelolaan Dana BOSP Tahun 2023 ini untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah guna meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan yang bersumber dari dana transfer ke daerah melalui dana bantuan operasional satuan pendidikan. bahwa dana bantuan operasional satuan pendidikan sebagai bagian dana transfer ke daerah pada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, perlu dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab. Lihat Jadwal

Untuk Konfirmasi dan Informasi Pendaftaran pada kegiatan ini dapat menghubungi

Sekretariat Panitia di Nomor Telepon. ( 021 ) 2169 7767
Hp /WA. 0812 8987 7773 –  0853 6872 7772
Catatan:
Kontribusi : Rp. 5.000.000,-
* ( syarat ketentuan berlaku ).
Fasilitas Peserta:
– Pelatihan selama 2 hari
– Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
– Tanda Peserta Bimtek
– Konsumsi (Coffee Break 2x dan Lunch 2x) dan Breakfast (bagi peserta yang menginap )
– Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK)
– Tas Ransel Eksklusif – Konfirmasi selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan
– Bagi Peserta Grup (Minimal 5 Orang) dapat Request untuk Tempat dan Waktunya
(Konf. 4 Hari sebelum Hari Pelaksanaan)

Lihat Juga Materi Bimtek Lainnya :

• MATERI TENTANG KEUANGAN

• MATERI TENTANG DESA

• MATERI TENTANG KEPEGAWAIAN

• MATERI RUMAH SAKIT / PUSKESMAS

• MATERI TENTANG PEMERINTAHAN

• MATERI PENGADAAN BARANG/JASA

JADWAL BIMTEK TAHUN 2026

BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN APBD  2023 – diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Dalam Peraturan yang dimaksud dengan: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan
dan penetapan APBD. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

sebagaimana dimaksud merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan. APBD disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan yang diuraikan masing-masing ke dalam akun pendapatan, belanja dan pembiayaan serta dijabarkan ke dalam kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud, memprioritaskan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bimtek Pedoman Penyusunan APBD 2023 Sesuai Permendagri No.84 Tahun 2022

PRINSIP PENYUSUNAN APBD :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Mempedomani KUA dan PPAS yang didasarkan pada RKPD.
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.
7. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah berupa uang harus dicantumkan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Untuk itu, peran Badan Anggaran DPRD, Tim anggaran Pemerintah Daerah, Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran serta aparat pengelola keuangan lainnya sangat berperan penting dalam menentukan baik buruknya kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Baca Juga : Bimtek Penyusunan Lakip dan Renstra serta Sakip

Dalam penyusunan dan pembahasan rancangan KUA, PPAS dan APBD tahun anggaran 2023, Pemerintah daerah dan DPRD harus lebih cermat dan komprehensif, khususnya dalam melengkapi peraturan perundangan yang dibuat di daerah, seperti Perda dan peraturan serta keputusan kepala daerah.

Selain itu, DPRD harus terus meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan terhadap pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan daerah.

JADWAL BIMTEK PENYUSUNAN APBD TAHUN 2023

Bimtek  Pedoman Penyusunan APBD 2023 Sesuai Permendagri No.84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif maupun Legislatif dalam penyusunan Anggaran Keuangan dan APBD di tahun anggaran 2023.

Bimbingan Teknis dengan Tema “Bimtek Pedoman Penyusunan APBD 2023 Sesuai Permendagri No.84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023”. yang akan dilaksanakan pada :Lihat Jadwal 

Untuk Konfirmasi dan Informasi Pendaftaran pada kegiatan ini dapat menghubungi

Sekretariat Panitia di Nomor Telepon. ( 021 ) 2169 7767
Hp /WA. 0812 8987 7773 –  0853 6872 7772
Catatan:
Kontribusi : Rp. 5.000.000,-
* ( syarat ketentuan berlaku ).
Fasilitas Peserta:
– Pelatihan selama 2 hari
– Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
– Tanda Peserta Bimtek
– Konsumsi (Coffee Break 2x dan Lunch 2x) dan Breakfast (bagi peserta yang menginap )
– Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK)
– Tas Ransel Eksklusif – Konfirmasi selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan
– Bagi Peserta Grup (Minimal 5 Orang) dapat Request untuk Tempat dan Waktunya
(Konf. 4 Hari sebelum Hari Pelaksanaan)

Lihat Juga Materi Bimtek Lainnya :

• MATERI TENTANG KEUANGAN

• MATERI TENTANG DESA

• MATERI TENTANG KEPEGAWAIAN

• MATERI RUMAH SAKIT / PUSKESMAS

• MATERI TENTANG PEMERINTAHAN

• MATERI PENGADAAN BARANG/JASA

JADWAL BIMTEK TAHUN 2026